Sykes Holiday Cottages Minta Akta Kematian demi Ubah Pesanan Liburan

Sebuah perusahaan penyewaan pondok liburan di Inggris, Sykes Holiday Cottages, menuai kecaman keras setelah dilaporkan bersikeras meminta dokumen akta kematian dari seorang pelanggan yang baru saja ditinggal suaminya. Insiden ini mencuat ke publik setelah seorang perempuan mengungkapkan pengalaman pahitnya kepada media konsumen, memicu perdebatan luas mengenai standar empati dan prosedur layanan pelanggan di industri pariwisata.

Kasus ini bermula ketika sang suami memesan liburan untuk 11 orang guna merayakan ulang tahun ke-80 ibunya pada Februari tahun lalu. Biaya sebesar £2.400 atau setara puluhan juta rupiah dibayarkan oleh ayahnya yang berusia 87 tahun. Namun, suami sang pemesan didiagnosis menderita limfoma agresif pada Januari, dan meninggal dunia hanya 10 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Kronologi Permintaan Dokumen yang Dinilai Tidak Berperasaan

1. Pesanan liburan keluarga senilai £2.400 dilakukan oleh suami korban sebagai pihak yang menjadi kontak utama perusahaan.
2. Sang suami didiagnosis limfoma agresif pada Januari, hanya beberapa pekan sebelum jadwal perjalanan.
3. Ia meninggal dunia 10 hari sebelum keberangkatan, meninggalkan keluarga dalam masa berkabung.
4. Orang tua korban dan sebagian anggota keluarga tetap berencana melanjutkan liburan tersebut.
5. Ayah korban menghubungi Sykes Holiday Cottages untuk menginformasikan kematian putra mereka sekaligus meminta perubahan status pemesanan.
6. Perusahaan justru meminta akta kematian resmi sebagai syarat untuk mengubah detail pemesanan.

Menurut laporan yang dikutip dari pemberitaan The Guardian, pihak keluarga mengaku tidak memiliki dokumen tersebut karena proses administrasi kematian baru saja dimulai. Permintaan itu dinilai tidak hanya merepotkan, tetapi juga menunjukkan minimnya empati terhadap keluarga yang sedang berduka.

"Sykes Holiday Cottages sama sekali tidak menunjukkan empati dan bersikeras meminta dokumen yang belum kami miliki, padahal ini baru terjadi setelah kematian suami saya," ujar korban dalam laporannya.

Permasalahan ini menyoroti celah dalam kebijakan operasional perusahaan penyewaan akomodasi. Ketika pemesan utama meninggal, sistem administrasi sering kali tidak memiliki jalur cepat untuk mengalihkan hak pemesanan kepada anggota keluarga lain tanpa verifikasi dokumen resmi. Akibatnya, keluarga yang tengah berduka justru dihadapkan pada birokrasi yang memberatkan.

Dampak pada Industri dan Perlunya Standar Empati

Kasus ini bukan yang pertama kali mencuat di sektor pariwisata. Sejumlah perusahaan penyewaan akomodasi dan maskapai penerbangan kerap dikritik karena prosedur kaku saat pelanggan mengalami musibah. Para pengamat menilai perusahaan perlu mengadopsi kebijakan "jalur belasungkawa" yang memungkinkan perubahan pemesanan tanpa syarat administratif memberatkan, setidaknya dalam periode awal masa berkabung.

• Nilai transaksi: £2.400 untuk 11 orang peserta liburan.
• Jeda tragedi: 10 hari antara kematian dan jadwal keberangkatan.
• Dokumen diminta: Akta kematian resmi sebagai syarat perubahan pemesanan.
• Kontak utama: Suami korban yang telah meninggal dunia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari manajemen Sykes Holiday Cottages mengenai langkah perbaikan prosedur. Keluarga korban berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh penyedia layanan wisata agar lebih mengedepankan sisi manusiawi, bukan sekadar kepatuhan administratif, terutama ketika pelanggan berada dalam situasi duka yang mendalam.