Janji Ekonomi Era Reagan Kembali dalam Narasi Pertumbuhan AI Trump

WASHINGTON — Wacana lama tentang pemotongan pajak yang mampu membiayai dirinya sendiri kembali mencuat ke permukaan politik Amerika Serikat. Kali ini, narasi tersebut dibungkus dengan warna baru yang jauh lebih modern: kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Presiden Donald Trump dan sejumlah pendukungnya meyakini bahwa lonjakan produktivitas akibat AI akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedemikian pesat, sehingga penerimaan negara otomatis meningkat tanpa perlu menaikkan tarif pajak.

Gagasan itu bukan hal baru. Sejak era pemerintahan Ronald Reagan pada dekade 1980-an, Partai Republik berulang kali menjanjikan bahwa pemangkasan pajak akan memicu gelombang pertumbuhan yang pada akhirnya mengisi kembali kas negara. Namun, sejarah mencatat hal sebaliknya. Hampir setiap pemotongan pajak besar justru diiringi dengan membengkaknya defisit anggaran, bukan surplus seperti yang dijanjikan.

Janji Lama yang Tak Pernah Terbukti

Pengamat ekonomi mengingatkan bahwa teori trickle-down yang menjadi dasar argumen tersebut telah diuji berkali-kali dan gagal berkali-kali. Dari masa Reagan hingga pemotongan pajak pada periode-periode berikutnya, defisit federal Amerika Serikat cenderung melebar, sementara pertumbuhan ekonomi tidak pernah melesat sesuai proyeksi yang dipaparkan para pendukungnya.

"Bahkan jika AI benar-benar melipatgandakan kekuatan ekonomi, dampaknya terhadap keuangan pemerintah akan tetap terbatas."

Pernyataan tersebut merangkum inti persoalan. AI memang berpotensi mengubah lanskap industri, tetapi keuntungan besar dari teknologi ini sebagian besar mengalir ke korporasi teknologi dan pemegang saham, bukan otomatis ke kas negara. Tanpa struktur pajak yang menangkap nilai tambah tersebut, lonjakan produktivitas tidak serta-merta berarti penerimaan negara melimpah.

Ilusi Pertumbuhan Berbasis AI

Beberapa poin kunci perlu dicermati dalam membedah klaim pertumbuhan berbasis AI ini:

• Distribusi manfaat tidak merata: keuntungan terbesar dinikmati segelintir perusahaan teknologi raksasa, sementara pekerjaan di sektor lain justru tergerus otomatisasi.
• Penerimaan pajak tidak otomatis naik: pertumbuhan produk domestik bruto tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan negara, terutama bila ada celah pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi lain.
• Defisit tetap melebar: pola historis menunjukkan pemotongan pajak lebih sering memperbesar utang dibanding menyehatkan anggaran.
• Risiko gelembung teknologi: ekspektasi berlebihan terhadap AI dapat menciptakan valuasi aset yang tidak mencerminkan nilai ekonomi riil.

Dampak pada Keuangan Negara

Pertanyaan mendasar yang kini muncul adalah siapa yang akan menanggung beban ketika janji itu kembali tidak terpenuhi. Bila penerimaan negara tidak naik sesuai harapan, pilihan yang tersisa umumnya hanya dua: memangkas belanja publik atau menambah utang. Keduanya membawa konsekuensi politik dan sosial yang tidak ringan, mulai dari berkurangnya layanan kesehatan sampai melemahnya jaring pengaman sosial.

Sementara itu, para pelaku pasar tampak menaruh harapan besar pada gelombang investasi AI. Modal besar mengalir ke pusat data, cip, dan infrastruktur komputasi. Namun, optimisme pasar tidak sama dengan penerimaan pajak yang masuk ke kas negara. Ada jeda panjang antara inovasi teknologi, adopsi luas, dan realisasi fiskal yang benar-benar bisa dihitung.

Sejumlah ekonom menilai narasi AI sebagai mesin pertumbuhan justru berisiko menjadi tameng bagi kebijakan fiskal yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih mendorong investasi produktif yang nyata, janji pertumbuhan cepat sering digunakan untuk menunda keputusan sulit soal anggaran.

Dengan pola sejarah yang berulang, banyak pihak menyimpulkan bahwa kisah ini akan berakhir sama seperti sebelumnya: janji besar, defisit melebar, dan publik yang kembali menanggung ongkosnya. Yang berbeda kali ini hanyalah kemasannya, yakni teknologi yang tengah menjadi primadona global.