Ribuan Warga India Berdemo Desak Pemecatan Komisioner Pemilu

NEW DELHI — Gelombang protes besar-besaran kembali mengguncang ibu kota India, Selasa (18/3), ketika ribuan demonstran memadati ruas jalan menuju Gedung Mahkamah Agung India. Mereka menuntut pengunduran diri Komisioner Pemilihan Umum tertinggi negara itu, Rajiv Kumar, yang dianggap gagal menjaga integritas proses demokrasi terbesar di dunia tersebut.

Aksi massa ini dipicu oleh laporan investigasi sebuah surat kabar terkemuka yang mengungkap adanya kekhawatiran internal di tubuh Komisi Pemilihan Umum (ECI) terkait revisi daftar pemilih yang dilakukan secara masif dalam beberapa bulan terakhir. Laporan tersebut menyebutkan sejumlah pejabat internal telah memperingatkan risiko manipulasi data sebelum revisi dijalankan, namun peringatan itu diabaikan oleh pimpinan komisi.

Delano D'Souza, jurnalis yang meliput langsung jalannya demonstrasi, melaporkan bahwa massa mulai bergerak sejak pagi hari dari kawasan India Gate menuju kompleks peradilan. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan Demokrasi" dan "Hitung Setiap Suara", sementara aparat kepolisian dikerahkan berlapis untuk mengawal jalannya aksi.

Kronologi Eskalasi Protes

1. Awal Maret 2025 — Surat kabar nasional menerbitkan investigasi yang mengungkap surat internal ECI berisi keberatan pejabat terhadap metodologi revisi daftar pemilih.
2. Pekan pertama protes — Demonstrasi kecil dimulai di depan kantor ECI di New Delhi, menuntut transparansi data pemilih.
3. Pekan kedua — Jumlah demonstran membengkak menjadi ribuan setelah organisasi masyarakat sipil dan partai oposisi bergabung.
4. Hari ini — Massa bergerak menuju Mahkamah Agung untuk mengajukan petisi publik dan menuntut intervensi yudisial.

Menurut data kepolisian New Delhi, sedikitnya 8.500 demonstran tercatat hadir dalam aksi hari ini, menjadikannya salah satu protes terbesar terhadap lembaga pemilu dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, lebih dari 2,3 juta pemilih dilaporkan terdampak oleh revisi daftar pemilih yang dipersoalkan, berdasarkan data yang dihimpun koalisi organisasi masyarakat sipil.

Tekanan terhadap Integritas Pemilu

Para pengamat menilai krisis ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ujian terhadap independensi lembaga pemilu India. "Ketika kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu runtuh, seluruh fondasi demokrasi ikut goyah. Ini bukan soal satu komisioner, tapi soal masa depan suara rakyat," ujar seorang analis politik dari Centre for Policy Research, New Delhi.

Komisi Pemilihan Umum India sendiri membantah tuduhan manipulasi. Dalam pernyataan resminya, ECI menyatakan revisi daftar pemilih merupakan prosedur rutin untuk memastikan akurasi data dan menghapus nama pemilih ganda maupun yang telah meninggal. Namun, penjelasan ini tidak meredam kemarahan publik yang terus menuntut audit independen.

"Kami tidak akan berhenti sampai akuntabilitas ditegakkan. Daftar pemilih adalah nyawa demokrasi, dan siapa pun yang mengotorinya harus bertanggung jawab," tegas salah satu koordinator aksi di depan gedung Mahkamah Agung.

Situasi ini menempatkan pemerintah federal dalam posisi sulit, karena harus menyeimbangkan tuntutan publik dengan kewenangan konstitusional lembaga pemilu yang bersifat independen. Mahkamah Agung India dijadwalkan menggelar sidang dengar pendapat atas petisi yang diajukan koalisi demonstran dalam beberapa hari ke depan. Hasil sidang ini diperkirakan akan menentukan arah krisis kepercayaan yang tengah mengancam legitimasi proses pemilu India.